BPN Lahat Gelar Sosialisasi Penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL )

LAHAT,Kabarlahat.com,- Bertempat di kantor kecamatan Lahat selatan desa Tanjung payang ,hari ini Selasa (08/03/2022) berlangsung Penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL ) kantor pertanahan kabupaten lahat tahun anggaran 2022.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Asisten 1 Setda Lahat,Kepala kantor pertanahan lahat Joni effendi SH.M.kn, kades tanjung payang, kejaksaan, kapolsek kota lahat, koramil serta Warga desa tanjung payang dan sekitarnya yang disertai dengan pelaksanaan vaksinasi kepada warga

Tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan dapat dijadikan sebagai harta benda atau property masa depan. Tanah merupakan sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Amanat dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar paling tinggi dalam bidang agraria. Tanah merupakan objek yang diatur dalam Hukum Agraria Tanah tersebut bukanlah tanah dari berbagai segi, melainkan tanah dari segi hukum, yaitu tanah yang berhubungan langsung dengan hak atas tanah Menurut UU Agraria, setiap sudut tanah harus jelas tentang keadaan hak dan pemilik hak atas tanah, dan negara berhak mencabutnya Permasalahan yang muncul di dunia pertanahan sangat erat kaitannya dengan kepemilikan tanah. Undang undang Pertanahan Indonesia mengatur pendaftaran dalam daftar tanah untuk menjamin keamanan hukum bagi pemilik hak atas tanah. Oleh karena itu, sertifikat Hak Milik (SHM) ini sangat berguna untuk bukti kepemilikan yang sah dari tanah Namun, karena kurangnya pengetahuan umum tentang arti SHM, banyak warga pemilik tanah yang tidak punya tanah bersertifikat padahal jika disertifikasi, akan memiliki kekuatan hukum yang kuat dipengadilan.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang pendaftaran tanah. Artinya, melalui UUPA khususnya Pasal 19 (1), yaitu pemerintah mengeluarkan aturan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua masyarakat. Program pendaftaran tanah diselenggarakan di wilayah Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Saat ini masyarakat kurang memahami betapa pentingnya pendaftaran tanah sehingga menyebabkan minimnya kepemilikian sertifikat tanah oleh masyarakat.

Pendaftaran dan sertifikasi atas tanah tersebut menjadi jaminan kepastian hukum melalui pasal 19 UUPA. Untuk membantu masyarakat mengurus sertifikat tanah, pemerintah pusat telah membuat program Nawacita, Program ini mempunyai Sembilan agenda yang diprioritaskan oleh Presiden, salah satunya Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL dan Perpres Tahun 2018 Nomor 2 tentang Percepatan PTSL, BPN kabupaten lahat melaksanakan program PTSL dan diharapkan dengan adanya PTSL bisa mengedukasi warga yang belum mengerti tentang cara mendapatkan sertifikat tanah lewat program tersebut,

Peranan penting dari BPN kabupaten Lahat dalam pelaksanaan program PTSL agar bisa terlaksana dengan baik untuk menggapai harapan warga.

Kepala kantor pertanahan kabupaten lahat menyampaikan, Pada warga desa tanjung payang terkait kepengurusan akte tanah dirinya secara tegas menyampaikan bahwa jangan pernah memberikan uang kepada pegawai pertanahan ketika membuat akta sertifikat hak atas tanah dan kalau ada pegawainya yang melakukan pungutan kepada dalam kepengurusan tanah silahkan laporkan kepadanya secara langsung.

” Jangan ragu dan sampaikan pada saya jika ada oknum pegawai di BPN Lahat melakukan pungutan terkait pembuatan akta sertifikat tanah dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya tidak main main dalam menegakkan aturan, dan tentu saja akan saya melakukan tindakan dengan tegas, hal tersebut sangat penting dilakukan supaya ada kepastian hukum terkait akta tanah. Mari kita wujudkan sistem clear and clear untui memberantas adanya oknum nakal,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Don`t copy text!