Tuntut Pengembalian Lahan Ratusan warga Gelar Aksi Demo

LAHATKabarlahat.com,- Ratusan massa warga yang berasal dari empat desa diantaranya Desa Suka Merindu, Lubuk Seketi,Jajaran Lama dan SP 6 Purworejo,Kecamatan Kikim Barat,Kabupaten Lahat gelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemda Lahat, Senin (13/12/2021).
Dalam aksi tersebut Ratusan Massa mempertanyakan  status legalitas lahan milik PT Aditarwan,geram karena tidak ada penyelesaian akhirnya warga desa mengadu kepada pemerintah, agar dicarikan solusinya,dan warga desapun mengancam akan menyerobot paksa lahan plasma yang belum dikembalikan oleh pihak perusahaan. .
” Semua Warga desa sudah resah dan bingung,cari makan saja susah. Kami minta tim dari pemda menindaklanjuti hal ini,apalagi Lahan tersebut diduga tidak mempunyai HGU, dan tolong kembalikan Lahan masyarakat sekitar 500 hektar,”Ujar Firdaus salah satu warga. 
Lanjutnya,hingga saat ini masyarakat masih menunggu kebijikan tim fasilitasi sengketa pertanahan warga empat desa dengan PT Aditarwan.Hal ini berdasarkan surat yang telah diterbitkan bupati nomor 227/KEP/PRKPP/2021, tanggal  29 Oktober 2021
“Kami mohon segera tanggapi tuntutan kami ini, karena belum ada upaya sedikitpun dari pihak perusahaan untuk memberikan kekurangan tersebut, yang telah terabaikan selama 20 tahun atau sejak tahun 2001,” ujarnya.
Sementara itu ditempat yang sama Kuasa Hukum warga desa Joko Bagus, Rahman Dalemonte dan Herman Hamzah mengatakan,Permasalahan ini sudah ditanggapi oleh pemerintah daerah,akan tetapi dirinya meminta masyarakat tetap menjaga situasi kondusif.
” Kita sudah mediasi bersama Pemda Lahat, tinggal keputusannya. Kalau memang aditarwan Merasa benar memiliki/memperoleh lahan sesuai dengan aturan justru harus lebih korperatif,  dan propesional,” ujarnya.
Terpisah, Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Assiten I Pemkab Lahat, Rudi Thamrin SH MM mengatakan. Rencananya pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap BPN Lahat terkait legalitas izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Aditarwan.  
“Kami mengandengkan mereka tanpa berwakilan, dan harus Kepala BPN Lahat nya langsung hadir dan menanyakan terkait status legalitas itu. Kemudian juga kami sepakati pembahasan lahan tranmigrasinya yang sudah mempunyai sertifikat,” ujarnya. 
(Ton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Don`t copy text!